RUANGPOLITIK.COM — Rencana deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November mendatang ditolak oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti pernyataan Juru bicara PKS M Kholid, pada Selasa (1/11/2022) bahwa pekerjaan tim kecil PKS, NasDem, dan Demokrat harus dituntaskan terlebih dulu.
Sinyal ini mengisyaratkan adanya deal-deal politik yang belum tuntas antara PKS dan dua partai lainnya yakni NasDem dan Demokrat. Sebagaimana diketahui PKS masih ‘ngeyel’ untuk memasang duet Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jabar alias Aher sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan.
Menanggapi hal ini Ujang Komarudin, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) saat dihubungi RuPol, Selasa (1/11/2022) mengatakan jika PKS sedang memperlihatkan bargainingnya.
“Koalisi ini kan sebenarnya belum terbentuk ya, masih akan. Jadi masih ada peluang untuk batal, bukan bubar. Karena koalisinya belum deklarasi. Dan PKS sendiri sedang memperlihatkan bargainingnya didalam koalisi ini,” jelasnya.
Ia menilai hal terburuk jika PKS masih tetap ngotot dan memaksakan pilihan politiknya, maka PKS dinilai tidak realistis dan akan membawa kekalahan besar bagi Anies.
“Elektabilitas Aher itu rendah, kalo masih ngotot. Yah Anies sudah pasti kalah,” tegasnya.
Karena itu, menurut Ujang Komarudin, jika deal ini mentok ya koalisi batal, semua masih bisa saja berubah.
“Supaya nggak cakar-cakaran dan tetap solid ya harus ambil cawapres dari eksternal. Cari patner yang bisa menambah kemenangan Anies. Karena antara Aher dan AHY elektabilitasnya masih sama-sama rendah,” jelas Ujang.
Dan terkait isu tawaran dua menteri di kabinet Jokowi, agar PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan. Menurut Ujang Komarudin ini akan menjadi blunder bagi PKS jika tawaran ini diterima.
“PKS tentunya nggak akan mau sembrono. Dia akan dicap sebagai oposisi oportunis. Ini sangat berbahaya sekali bagi basis suara PKS. PKS akan dibully oleh rakyat jika benar tawaran menteri ini diterima. Sudah pasti elektabilitas partai akan anjlok,” tegasnya.
Karena itu, Ujang menilai satunya cara agar Koalisi Perubahan ini bisa solid maka fokusnya kepada figur yang bisa mendongkrak Anies Baswedan. Sementara bagi PKS atau Demokrat jika cawapres bukan usulan dari mereka, deal politik seperti tawaran jabatan setelah menang pilpres rasanya lebih bijak. Dari pada saling ngotot mengusulkan nama yang jelas tidak memberi efek signifikan.
“Kompensasi jabatan atau materi setelah pilpres itu biasa,” tegas Ujang Komarudin. (IY)
Editor: Ivo Yasmiati
