Sikap politik Presiden Jokowi yang memberikan dukungan secara tersirat ke Prabowo dinilai kurang tepat sebagai seorang kepala negara.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti
berpendapat seharusnya Jokowi tidak mendukung para menterinya yang menjadi capres. Dia menilai para menteri berpotensi menyalahgunakan wewenang dan anggaran jika nyapres tanpa mengundurkan diri.
“Saya kira ini sangat tidak etis. Menurut saya, ini harus kita kritik keras Pak Jokowi,” kata Bivitri.
Bivitri menilai keadaan diperparah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. MK memperbolehkan menteri nyapres tanpa harus mengundurkan diri.
Menurutnya, hal itu membuat Jokowi semakin tak melihat sisi ketidaketisan dari hal itu. Dia khawatir dukungan Jokowi dan MK terhadap hal itu justru merugikan rakyat.
“Warga dibiarkan memilih begitu saja dan warga dibiarkan menonton melihat kelakuan-kelakuan pejabat di bawah Pak Jokowi yang akan punya dua kaki, sebagai menteri juga dan nyapres,” ujarnya.
Bivitri melanjutkan, “Jokowi akan sangat-sangat permisif. Dari awal sangat tidak etis.”
Di kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah pernyataan Bivitri. Dia menyebut pernyataan Jokowi merupakan hal biasa.
Menurut Ngabalin, Jokowi hanya memberi pernyataan puji-pujian ke Prabowo dalam sebuah forum. Dia menyebut Jokowi tak punya kekuatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres.
“Bukan lip service, tetapi hal yang biasa. Pada akhirnya, presiden tidak punya kekuatan juga menentukan siapa jadi capres yang akan datang,” kata Ngabalin.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pilpres berikutnya giliran kemenangan Prabowo. Hal itu ia sampaikan saat membahas pengalaman memenangi Pilpres 2014 dan 2019.
“Dua kali di pilpres juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi di puncak peringatan ulang tahun Perindo di MNC Tower, Jakarta.
Editor: Ivo Yasmiati
