Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti
RUANGPOLITIK.COM — Saat peresmian ruas tol Padang – Pekanbaru yakni Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 30,9 kilometer, pada Rabu (4/1/2023), Presiden Joko Widodo dalam sambutannya Presiden tampak kecewa dan tak bisa berbicara banyak terkait penyelesaian tol Pekanbaru-Padang. Ia mengungkapkan pembangunan tol ini masih panjang.
“Selesainya kapan saya tidak bisa bicara karena memang masih panjang,” kata Jokowi saat peresmian.
Tol Pekanbaru – Padang yang menghubungkan provinsi Riau hingga Sumatera Barat memiliki panjang mencapai 254 kilometer. Pembangunannya juga terbagi menjadi enam seksi.
Yaitu Seksi I Padang-Sicincin (36,15 km), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38 km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34 km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58 km), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56 km) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (40 km).
Setelah diusut ternyata biang keladi penyebabnya adalah penolakan di Kabupaten Limapuluh Kota.
Tak pelak setelah peresmian itu pun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bersama Bupati 50 Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), OPD Pemprov Sumatera Barat, langsung melakukan rapat terkait pembangunan tol Pekanbaru – Padang, pada Kamis (5/1/2023).
Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang – Pekanbaru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 Nagari yang ada di sana.
Hal ini menjadi rumit dikarenakan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyarakat di 5 Nagari di Kabupaten 50 Kota tersebut,” Ucap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dikutip dari laman Pemprov Sumbar, Jumat (6/1/2023).
Tapi Buya optimis salah satu ruas tol Payakumbuh – Pangkalan yang merupakan bagian dari tol Pekanbaru – Padang, dapat direalisasikan.
Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan bahwa dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusi dari masalah ini Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” Ucap Widya.
Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi. (Syf)
Editor: Syafri Ario, S. Hum
(Rupol)
