RUANGPOLITIK.COM-Presiden Joko Widodo memutuskan melarang ekspor minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022 mendatang. Larangan ini diprediksi oleh pengamat politik Rocky Gerung bakal mengancam eksistensi kekuasaan Jokowi.
Rocky Gerung menyebut bisa saja kekuasaan Presiden Jokowi digoyang. Ia Juga mengkritik cara Jokowi mengambil kebijakan tersebut.
Menurut Rocky, dengan cara menghentikan ekspor minyak sawit, Jokowi seolah-olah ingin menunjukkan dirinya hebat.
“Bisa-bisa Presiden Jokowi dikudeta oleh oligarki kelapa sawit,” ujar Rocky dalam tayangan channel Rocky Gerung Official seperti dikutip RuPol, kemarin.
Berita Terkait:
Masinton: Mafia Migor Sponsori Wacana Penundaan Pemilu, Ini Respons Kejagung
Masinton Sebut Ada Dana Mafia Migor untuk Wacana Tunda Pemilu
Tegas! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022
Terjerat Kasus Ekspor Minyak Goreng, Ini Peran Dirjen Kemendag
Rocky menambahkan keputusan larangan ekspor minyak goreng dan CPO itu dapat mengganggu ekonomi.
“Kesannya Jokowi mau menyatakan saya hebat. Karena itu saya hentikan. Padahal, kebijakan tersebut dipastikan mengganggu kestabilan ekonomi,” imbuh Rocky.
Menurutnya, masalah soal kelangkaan minyak goreng hanyalah persoalan teknis. Yakni mengatur ketersediaan dan pengawasan di pasar.
“Jadi, bukan kebijakan dibuat secara drastis. Padahal ini kan soal teknis bagaimana mengatasi minyak goreng. Ini yang membuat masyarakat jadi was-was. Ini sinyal-sinyal istana sudah lumpuh. Jokowi nggak lagi diasuh Ibu Megawati,” jelas Rocky.
Dia memprediksi oligarki dan kartel global kelapa sawit sedang memutuskan akan mengkudeta Jokowi.
Rocky melanjutkan kalau kudeta yang dimaksud adalah kudeta kebijakan dengan melakukan perlawanan ‘mbalelo’ atas keputusan Jokowi tersebut.
Rocky menjelaskan, cara Jokowi menghajar oligarki kelapa sawit itu salah. Akibat kebijakan tersebut, negara justru bisa bergejolak kehilangan penerimaan dari pajak ekspor.
Ia memprediksi keputusan Jokowi tersebut tidak akan bertahan lama. Rocky menyebut kebijakan itu hanya sekadar gagah-gagahan saja. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan larangan ekspor batubara beberapa waktu lalu yang hanya bertahan selama 11 hari.
“Siapa lagi nanti yang mau disalahkan kalau kebijakannnya berubah lagi. Sama kayak batubara dulu. Presiden sepertinya sedang menepuk air didulang, terpercik wajah sendiri,” lanjut Rocky.
Dari kebijakan itu, lanjut Rocky, para petani kelapa sawit akan menjerit akibat larangan ekspor tersebut. Karena penurunan harga TBS kelapa sawit akan terjadi.
Seperti diberitakan, Pemerintah mulai 28 April 2022 mendatang melarang ekspor minyak goreng (Migor) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
