Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing
RUANGPOLITIK.COM — Tak disangka DPP PDIP memberikan peringatan keras kepada ‘Dewan Kolonel’ yang berisi para Loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI. DPP PDIP menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Surat peringatan keras DPP PDIP ke ‘Dewan Kolonel’ tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis ‘PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR’.
Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
Surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyatakan pembentukan ‘Dewan Kolonel’ melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Sederet anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum ‘Dewan Kolonel’ mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget.
‘Dewan Kolonel’ berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan ‘Dewan Kolonel’ yakni mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
“Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing,” kata Koordinator ‘Dewan Kolonel’ Trimedya Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Berikut elite PDIP di ‘Dewan Kolonel’ sesuai penuturan Trimedya Panjaitan:
-Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo (kabarnya tidak diberi surat peringatan)
-Koordinator ‘Dewan Kolonel’: Trimedya Panjaitan
-Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
-Komisi II: Junimart Girsang
-Komisi III: Trimedya Panjaitan
-Komisi IV: Riezky Aprilia
-Komisi V: Lasarus
-Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
-Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
-Komisi VIII: My Esti Wijayati
-Komisi IX: Abidin Fikri
-Komisi X: Agustin Wilujeng
-Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
