RUANGPOLITIK.COM — Indonesia merupakan negara yang sangat kaya secara agrikultur, lahan yang subur dan potensi pertanian yang sangat menguntungkan untuk menghasilkan devisa negara. Menyusul harga cabai yang selalu merangkak naik, terutama pada hari-hari besar keagamaan, membuat Pemerintah menggalakkan sektor ini untuk mengatasi laju inflasi yang selalu merangsek turun.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, pada Selasa (25/10) saat melakukan kunjungan kerja di kabupaten Tapin, propinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan lahan cabai seluas 182 hektar, yang terletak di desa Hiyung, kecamatan Tapin Tengah.
“Kegiatan ini dalam rangka upaya bersama mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pangan. Sampai September 2022 kemarin, inflasi di Indonesia masih relatif terkendali. Namun kita tetap tidak boleh lengah,” kata Wamentan dalam sambutannya.
Kegiatan ini diikuti juga oleh Bupati Tapin Arifin Arpan, Sekda Tapin, Syamsir Rahman, Kapolres AKBP Ernesto Saiser, Kajari Adi Fakhruddin, Dandim 1010 Tapin, Letkol Inf Andi Sinrang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah, serta puluhan petani cabai Hiyung.
“Saya sarankan juga kepada pak Bupati dan Gubernur untuk mengakselerasi hilirisasinya. Supaya off farm juga berkembang, bukan hanya on farm-nya. Jadi nanti anak-anak mudanya tidak hanya di pertaniannya, tetapi juga di pengolahannya,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia pun mengajak para petani agar terus meningkatkan produksi penanaman cabai hiyung untuk menekan laju inflasi. Dan ia meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hilirisasi pertanian. Dan Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tapin, Arifin Arpan mengungkapkan cabai menjadi sumber pendapatan masyarakat. Dan kabupaten Tapin merupakan daerah penyangga pangan nasional. Hal ini didukung dengan lahan pertanian yang cukup luas.
“Sektor pertanian kami cukup luas, ini akan kami mempertahankan, karena presiden sudah banyak membantu kami banyak, mulai dari bendungan sampai alsintan. Karena alam kita mayoritas pertanian,” ungkapnya.
Arifin mengatakan telah mengalokasikan 2 persen dari APBD atau sekitar Rp9 miliar untuk mengendalikan inflasi. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, pemanfaatan tenaga kerja bagi yang terdampak inflasi, seperti program padat karya.
Editor: Ivo Yasmiati
