RUANGPOLITIK.COM — Akhirnya perseteruan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Kementrian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) mulai mencapai titik temu, setelah Kemendagri membantu proses mediasi tersebut yang berlangsung Selasa (20/12) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Adil juga mengatakan bahwa dirinya sudah menerima dan mendengarkan penjelasan dari pihaj terkait mengenai DBH itu. Adil juga mengatakan, bahwa besok kembali akan ada tindak lanjut dari mediasi yang dilakukan hari ini.
“Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi Insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai,” kata Adil.
Usai menjalani proses mediasi, Adil mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti seluruh mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri terkait protesnya ke Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui, Adil sempat protes karena dana bagi hasil yang dinilai terlalu kecil dan tak sebanding dengan produksi minyak di Kepulauan Meranti.
“Untuk sementara ikut Pak Dirjen (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni),” kata Adil, Selasa (20/12).
Adil menyadari bahwa apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu mengenai DBH, adalah hanya sebatas asumsi saja. Namun saat ini ketika mendengar penjelasan dari Kemenkeu dan juga Kementerian ESDM mengenai DBH, dia merasa apa yang selama ini jadi kegusarannya itu sudah terjawab.
“Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai, tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu aja,” ujar Adil.
Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
