RUANGPOLITIK.COM — Ketua KPK Firli Bahuri saat ini sedang menjadi sorotan. Pemberitaan di sejumlah media menyebut dia diduga membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
Kemudian, pemecatan terhadap Brigjen Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan juga menjadi sorotan. Endar diduga dipecat karena menolak menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan.
Atas sejumlah permasalahan, Firli Bahuri di laporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Kekinian Dewan Pengawas KPK sudah mulai melakukan pendalaman, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK turut menyoroti permasalahan yang terjadi di internal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyinggung tentang Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain yang harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Firli berpesan kepada lembaga antirasuah tersebut untuk berlaku secara adil.
“Pesan ke KPK juga, KPK berlaku adil seadil-adilnya karena sekarang ini ada suatu isu masyarakat bahwa KPK berlaku tidak adil, sehingga diperiksa oleh pengawas,” kata JK di di Kantor Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta pada Kamis (13/4/2023).
Lantas dia mempertanyakan siapa yang adil di Indonesia dengan menyinggung para petinggi lembaga antikorupsi yang diperiksa Dewas KPK.
“Orang KPK sudah diperiksa oleh pengawas, tidak adil, jadi siapa lagi yang adil di negeri ini?” pungkasnya.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang telah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait isu kebocoran dokumen penyelidikan. Namun, Samad dan Saut tak berharap banyak kepada Dewas.
Saut Situmorang mengungkap momen pertemuan dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean usai menyerahkan laporan.
“Yang saya capture dari pertemuan barusan adalah to be honest, kita nggak pernah bisa berharap banyak dari Dewas, belum apa-apa aja dia sudah menyerah, dia tidak punya wewenang,” Saut di gedung Dewas KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Senin (10/4/2023).
“Jadi ini adalah kasusnya ini kalau pidana kemungkinan besar akan seperti LPS (Lili Pintauli Siregar). Kasus LPS pidananya, etiknya mungkin kita bisa berharap, tapi memang pidananya tidak bisa berharap,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
