Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk mengurangi polusi udara. Salah satu langkahnya adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Setiap minggu kami melakukan penambahan Ruang Terbuka Hijau
RUANGPOLITIK.COM —Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa 50 persen dari penyebab utama buruknya kualitas udara di Jakarta adalah polusi dari transportasi.
“Kalau dihitung-hitung, 50 persen disumbang polusi dari transportasi,” ujar Heru setelah melakukan evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Dalam upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Heru mendorong penduduk Jakarta dan sekitarnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti KRL, TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
“Kami menggalakkan transportasi umum, yakni kereta umum, kereta LRT dan lain-lain. Nah itu juga harus sama-sama dengan kebijakan pemerintah pusat untuk kebijakan mengatasi polusi udara Jabodetabek,” tutur Heru.
Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya mengatasi polusi udara dengan langkah-langkah seperti peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan adopsi kendaraan listrik, namun tantangan polusi udara tidak dapat diatasi sendirian.
“DKI sekuat apapun, polusi itu tetap ada kalau tidak (ditangani) bersama-sama. Ini bukan menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah,” tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk mengurangi polusi udara. Salah satu langkahnya adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Setiap minggu kami melakukan penambahan Ruang Terbuka Hijau,” ungkap Heru.
Berdasarkan data yang diterima Heru, dalam satu setengah tahun terakhir, jumlah kendaraan roda empat di Jakarta meningkat dari empat juta menjadi enam juta, sementara kendaraan roda dua meningkat dari 14 juta menjadi 16 juta.
Selain itu, kendaraan dengan plat B (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) juga banyak yang masuk ke Jakarta. Hal ini membuat beban polusi udara di Jakarta semakin berat.
Salah satu langkah Pemprov DKI untuk mengurangi emisi adalah dengan pengadaan bus TransJakarta dan mobil dinas berbasis listrik.
“Contoh DKI menambah kendaraan bus dengan listrik, misal 2 tahun ke depan kita tambah 100 bus,” ujarnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) juga telah menggunakan kendaraan listrik untuk beberapa armadanya. “Kendaraan dinasnya secara bertahap walau anggaran terbatas,” tambah Heru.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
