Puan menilai bahwa pendekatan yang bersifat humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban.
RUANGPOLITIK.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau agar penanganan aksi massa oleh aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, harus mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan persuasif terhadap warga.
“Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, seharusnya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya, aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/9).
Puan menilai bahwa pendekatan yang bersifat humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban.
Menurut dia, penolakan dalam pembangunan adalah hal yang biasa terjadi dan seharusnya disikapi dengan cara-cara yang kemanusiaan dan persuasif.
“Apalagi jika pembangunan ini untuk peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat,” ucapnya.
Puan juga mengingatkan bahwa apabila terjadi kericuhan, aparat seharusnya menggunakan pendekatan lain dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal.
“Apalagi gas air mata digunakan di tengah lingkungan yang banyak warga dan siswa sekolah. Pastinya membuat para warga dan anak-anak ketakutan. Suasana menjadi sangat mencekam karena ada letupan tembakan di tengah bentrok,” ujarnya.
Dia juga menegaskan pentingnya kajian sosial budaya karena berhubungan erat dengan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di lokasi tersebut.
“Berikan masyarakat edukasi dan informasi tentang keuntungan dari proyek strategis nasional. Ini akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan merasa lebih termotivasi untuk mendukung proses pembangunan di wilayah mereka,” tambahnya.
Puan meminta Pemerintah mencari jalan tengah terkait permasalahan tersebut, termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi.
“Daerah Rempang memiliki kekayaan budaya yang unik. Pemerintah harus menghargai dan melindungi warisan budaya ini dalam proses pembebasan lahan. Ini harus dilakukan dengan hormat dan penuh kehati-hatian,” katanya.
Dia juga mendorong Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mengedepankan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan masyarakat yang terdampak.
“Ini harus melibatkan rasa karena warga sudah lama tinggal di sana. Dengarkan kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Serta apa kebutuhan warga sebagai upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan. Saat masyarakat merasa didengar, biasanya mereka akan merasa lebih terbuka,” ucap dia.
Terakhir, Puan berharap persoalan bentrokan atas pembangunan Rempang Eco City dapat menemukan jalan terbaik untuk semua pihak. “Kami di DPR akan berkomitmen mencari solusi atas permasalahan ini. Mari kita cari jalan keluar terbaik, yang tidak merugikan masyarakat. Kita upayakan secara persuasi,” kata Puan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
